Legalitas
LANDASAN HUKUM OPERASIONAL PD. BPR BKK BOYOLALI
a. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor 4 tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 20 tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Jawa Tengah.
b. Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 116 tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 20 tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Jawa Tengah.
c. Peraturan Bank Indonesia nomor 6/22/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 dan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 6/33/DP.BPR tanggal 13 Agustus 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
d. Undang-undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
e. Undang-undang nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
f. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 30 tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
TABUNGAN
| Tamades | % pertahun |
| Tamapel | % pertahun |
| Tahara / Qurban | % pertahun |
| TabunganKu | % pertahun |
| Tabungan Umroh+ | % pertahun |
| Tabungan Simpel | Reward |
DEPOSITO
| 1 Bulan | % pertahun |
| 3 Bulan | % pertahun |
| 6 Bulan | % pertahun |
| 12 Bulan | % pertahun |
STATISTIK USER
Pengunjung hari ini : 51 
Total pengunjung : 59374 Hits hari ini : 77 Total Hits : 134752 
Pengunjung Online: 1
